Penanggung Jawab Social Media Crisis dari Kantor Staf Presiden (KSP), Alois Wisnuhardana, mengatakan saat ini informasi makin tak terbendung, sehingga masyarakat kebingungan dalam menyikapi antara berita yang benar dan berita hoax. Untuk menangkal hal tersebut, saat ini KSP sedang dalam proses pembangunan sistem fact checking.
“Fact checking itu sekaligus bisa menjadi rujukan. Sebenarnya informasi yang benar dari sisi pemerintah seperti apa, sehingga orang tidak terombang-ambing dengan informasi yang ada,” ujar Alois, dalam diskusi dengan tema ‘Kebebasan Demokrasi Kebablasan’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/2).
Nantinya sistem tersebut akan terintegrasi dengan seluruh kementerian dan lembaga di pemerintahan. Sehingga apabila beredar berita hoax, maka kementerian atau lembaga terkait dapat langsung memberikan klarifikasi terkait isu tersebut.
“Di masing-masing kementerian akan selalu ada klarifikasi-klarifikasi seperti itu,” katanya.
Alois memberikan contoh isu tentang masuknya 10 juta tenaga kerja China ke Indonesia. Nantinya sistem tersebut akan terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengklarifikasi informasinya.”
Jadi nanti akan ada klarifikasi bahwa ini sebenarnya bukan 10 juta atau 10 juta, ini adalah target wisatawan misalnya,” kata Alois.
Contoh lain terkait pembangunan infrastruktur di Papua. Beberapa waktu lalu Komnas HAM menyatakan bahwa proyek tersebut tidak berjalan. Namun setelah isu itu berkembang, melalui sistem fact checking, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) akan langsung menindaklanjuti isu tersebut.
“KemenPUPR akan langsung mem-follow up dengan melakukan safari untuk mengukur mana-mana jalan yang belum terhubung. Lalu memberikan laporan kepada publik hanya dalam waktu kurang dari seminggu,” ujarnya.
“Memang bahwa kritik-kritik semacam itu kami butuhkan, sehingga meng-encourage kami bahwa ini lho informasi yang benar,” imbuh Alois.
